Pembangunan Ekonomi dan Struktur Ekonomi

11.     Kelebihan dan Kekurang Sektor Pertanian, Industri dan Jasa

Kelebihan dan kekurangan sektor Pertanian

·                     Kelebihan :

a. Jika berinvestasi di sektor pertanian nilai harga terhadap tanah setiap tahun mengalami kenaikan yang bisa mendatangkan keuntungan bagi pemilik.

b. Memberi devisa bagi negara.

c. Menaruh keuntungan yang cukup besar pada PDB negara.

d. Dapat memasok kebutuhan pangan dari setiap anggota keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya sehari-hari.

·                     Kekurangan :

a. Jika pertanan mengalami gagal panen maka akan menimbulkan kerugia besar untuk pemilik.

b. Produksi nya konstan.

c. Produksi pertanian tergantung musim.

Kelebihan dan kekurangan sektor Industri

·                     Kelebihan :

a. Merupakan salah satu penopang perekonomian bangsa karena skala nya yang sangat besar.

b. Akan memunculkan potensi yang dimiliki tiap-tiap daerah

c. Meningkatkan pendapatan daerah yang berujung pula pada  meningkatnya pendapatan nasional

d. Memperluas pertumbuhan dengan menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan

e. Memperluas lapangan kerja.

·                     Kekurangan :

a. Kalahnya investor domestik dengan inverstor asing.

b. Dapat mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam.

c. Dapat mempersempit lahan pertanian.

d. Sangat sensitif terhadap kondisi makro seperti deflasi.

Kelebihan dan kekurangan sektor Jasa

·                     Kelebihan : 

a, Dapat meraih keuntungan tinggi dengan frekuensi aktivitas yang lebih sering.

b. Menambah pendapatan negara.

c. Menambah lapangan kerja karena membutuhkan pekerja di bidang jasa tersebut.

·                     Kekurangan :

a. Pada pasar persaingan sempurna, tiap orang akan berkompetisi untuk menurunkan harga serendah mungkin, hal ini karena elastisitas permintaan yang tinggi, atau saat harga berubah sedikit maka permintaan akan berubah drastis.

22.     Hubungan antara Pembangunan Ekonomi dan Struktur Ekonomi

         

           Menurut pendapat Saya, apabila ingin mewujudkan tercapainya pembangunan ekonomi yang sukses, maka harus melakukan perubahan struktur ekonomi. Struktur perekonomian adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier. Karena struktur ekonomi merupakan pondasi yang bisa menopang pembangunan perekonomian itu sendiri. Apabila struktur perekonomian di negara tersebut kokoh, maka negara itu memiliki ekonomi yang kuat dan menjadi perekonomian yang maju. Pembangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan PDB akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor nonprimer sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. 

33.     Pembangunan yang Hanya Mengejar Pertumbuhan Tanpa Menghiraukan Kelestarian

           Menurut pendapat Saya, Pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik apabila melakukan pembangunan ekonomi tanpa menghiraukan kelestarian lingkungan, karena kelestarian lingkungan merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Kita memiliki upaya untuk mengelola SDA dan lingkungan hidup lebih baik. Kita memiliki harapan dan peluang yang cukup besar bahwa masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi semakin hari akan semakin membaik. Tak hanya berbicara persoalan masa kini, apabila lingkungan tidak dijaga untuk kelangsungan hidup, maka tidak akan ada penerus bangsa yang akan memajukan perekonomian di masa mendatang.


Sumber :

http://hestinurlaeli.blogspot.co.id/2015/07/sektor-pertanian.html

http://mascerdas.blogspot.co.id/2015/10/kelebihan-dan-kelemahan-pola.html
http://adityaindraa19.blogspot.co.id/2015/03/pertumbuhan-ekonomi-dan-perubahan.html

Read More

PERTUMBUHAN EKONOMI

PERTUMBUHAN EKONOMI YANG TERKAIT DENGAN MASALAH TENAGAKERJA DAN PENGANGGURAN 

Pendapat saya ,  jumlah penduduk merupakan hal penting yang berpengaruh di dalam suatu Negara, apalagi di Indonesia. Karena jumlah penduduk yang selalu bertambah, maka pemerintah banyak melakukan tindakan untuk mengatasi pertambahan penduduk.

Namun, pertumbuhan penduduk justru banyak mengundang masalah. Pertumbuhan penduduk yang besar memerlukan sarana tambahan investasi serta sarana yang mendukung kesejahteraan rakyat seperti perekonomian, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Hal ini merupakan masalah pemerintah untuk memenuhi taraf hidup masyarakat. Pemerintah menyediakan berbagai lowongan pekerjaan tetapi akibat pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, jumlah lowongan kerja menjadi semakin sedikit hingga menyebabkan banyak pengangguran dan terjadinya perilaku kriminalitas. Maka, hal tersebut juga menimbulkan kurangnya kesejahteraan rakyat dalam perekonomian dan sosial

INDONESIA MENGGUNAKAN INDIKATOR KEMISKINAN ABSOLUTE

Kemiskinan absolut menurut BPS, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimumnya seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang dan nilai minimum kebutuhan dasar yang dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Oleh karena itu, penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Indonesia menggunakan Indikator Kemiskinan Absolute karena tingkat pendapatan indonesia masih  dibawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimun, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas agar bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan jenis ini mengacu pada satu  standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat /negara.

Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari penduduk yang makan dibawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa). Untuk mengukur kemiskinan dan kriteria penduduk miskin, pemerintah antara lain menggunakan pendekatan pendapatan atau pengeluaran penduduk untuk pemenuhan kebutuhan dasar minimum, pendekatan rata-rata per-kapita dan pendekatan klasifikasi keluarga sejahtera seperti yang digunakan oleh BKKBN. Pada 10 tahun terakhir  BPS menggunakan pendekatan pengeluaran minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/hari ditambah pengeluaran bukan makanan (perumahan dan fasilitasnya, sandang, kesehatan, pendidikan, transport dan barang-barang lainnya). Dan pada tahun 2008,BPS menetapkan lagi 8 variabel yang dianggap layak dan operasional sebagai indikator untuk menentukan rumah tangga miskin, yaitu :

1) luas lantai per-kapita,

2) jenis lantai,

3) air minum/ketersediaan air bersih,

4) jenis jamban/wc,

5) kepemilikan aset,

6) pendapatan per-bulan,

7) pengeluaran, khususnya prosentase pengeluaran untuk makanan dan

8) konsumsi lauk pauk.

PENYEBAB KEMISKINAN

Faktor struktural penyebab kemiskinan berupa:

1)      Struktur sosial masyarakat yang menyebabkan sekelompok orang berada pada lapisan miskin. Keluarga miskin dengan kepemilikan lahan yang sempit, atau bahkan tidak punya sama sekali. Anak-anak yang lahir dari keluarga seperti ini, sejak awal sudah mewarisi kemiskinan tersebut. Mereka sulit mendapatkan akses untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan untuk memperbaiki kualitas diri dan hidupnya sehingga jatuh dalam situasi kemiskinan yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya.

2)      Praktek ekonomi masih jauh dari nilai-nilai moral Pancasila yang bertumpu pada kebersamaan, kekeluargaan, dan keadilan. Dalam praktek kehidupan  lebih mengarah pada praktek ekonomi pasar bebas yang mengagungkan kompetisi dan individu dari pada kebersamaan, kekeluargaan, dan masih jauh dari nilai keadilan.

3)      Pasal 33 UUD 1945 masih belum efektif untuk diterjemahkan dalam peraturan organik yang lebih operasional untuk mengatur praktek kegiatan ekonomi. Undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai turunan dari pasal 33 tersebut masih dibutuhkan. Sejumlah Undang-Undang Organik dan peraturan telah dibuat oleh lembaga tinggi negara yang berkompeten. Namun, bukan berarti permasalahannya selesai dengan Undang-Undang Organik tersebut. Kenyataanya masih muncul berbagai masalah yang berdampak pada potensi peningkatan jumlah penduduk miskin. Pengelolaan sumber daya air, tambang dan gas yang kurang baik dapat menimbulkan jumlah penduduk miskin. Sebagai contoh sumber daya air yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan air sungai tercemar. Pada hal selama ini sungai menjadi sumber air keluarga, terutama bagi rumah tangga miskin. Tidak berfungsinya air sungai sebagai sumber air bersih menyebabkan rumah tangga miskin membeli air bersih, setidahnya untuk minum, atau terpaksa mengkonsumsi air yang tercemar tersebut. Sebagai akibatnya mereka mengeluarkan biaya hidup untuk membeli air. Hal itu akan menambah jumlah kemiskinan penduduk. Sumber daya alam yang melimpah tidak otomatis dapat mensejahterakan penduduk sekitar. Kasus tambang di Papua menggambarkan realitas itu. Tambang emas, tembaga yang sangat besar itu belum dapat mengentaskan kemiskinan penduduk sekitar dan membebaskan dari keterbelakangan. Hal itu dapat terjadi karena: (1) nilai kontrak yang terlalu murah, (2) distribusi hasil yang belum berpihak pada kaum miskin sekitar, (3) pengelolaan yang salah.

4)      Paradigma ekonomi masih bertumpu pada ekonomi neoliberal yang kapitalistik.  Dalam Peradaban global diakui bahwa pengaruh ekonomi kapitalistik demikian besar. Bahkan peradapan kehidupan umat manusia pada abad XXI ini telah dimenangkan oleh peradaban kapitalistik. Karena itu, pemikiran-pemikiran neo liberalisme, di sadari atau tidak  banyak mempengaruhi kebijakakan ekonomi di Indonesia. Praktek ekonomi yang bertumpu pada modal dan pasar bebas menjadi dasar dalam aktivitas ekonomi. Sebagai contoh terbaru adalah kebijakan yang longgar terhadap keberadaan pasar modern supermaket/minimarket. Pemerintah daerah belum memiliki aturan yang jelas tentang masalah ini. Sementara dilapangan telah bergulir pembangunan supermaket tersebut demikian cepatnya. Sebagai akibatnya banyak toko-toko di pasar tradisional atau di luarnya yang mengalami penurunan pembeli, karena tidak dapat bersaing. Aturan yang telah ditetapkan jarak 500m dari pasar tradisional, ternyata tidak dapat berjalan efektif.

5)      Konsistensi terhadap nilai-nilai moral Pancasila yang masih kurang. Pancasila merupakan seperangkat nilai-nilai luhur dan mulia yang menggambarkan hubungan mausia dengan Tuhan, Manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Jabaran nilai-nilai luhur tersebut tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila mengajarkan praktek ekonomi yang demokratis, berkeadilan, efisien, dan berkelanjutan, dan menempatkan posisi negara sebagai entitas yang penting sebagai regulatator dan eksekutor. Namun, kenyataanya praktek ekonomi lebih berpihak kepada ekonomi modal besar dari pada rakyat. Nasib ekonomi kerakyatan menjadi kurang jelas, dan kurang berkelnjutan.

Faktor kultural penyebab kemiskinan berupa:

1)       penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contoh dari perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan.

2)      penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga.

3)      penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga adalah contohnya.

4)      penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Contoh dari aksi orang lain lainnya adalah gaji atau honor yang dikendalikan oleh orang atau pihak lain. Contoh lainnya adalah perbudakan.

5)      penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Sumber :

https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

https://oceannaz.wordpress.com/2010/07/29/kemiskinan-pengertian-dimensi-indikator-dan-karakteristiknya/

Read More

PEREKONOMIAN INDONESIA

1.      Terdapat 4 Sumber Pembiayaan Pembangunan, antara lain :

a.      Tabungan Sukarela

Tabungan masyarakat adalah bagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan untuk keperluan memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, tetapi disimpan. Tabungan masyarakat ini dapat dibedakan menjadi tabungan sukarela dan tabungan paksaan. Tabungan sukarela atau “voluntary saving” apabila diorganisasikan dapat berwujud Tabanas, Premi Asuransi, deposito berjangka, dan sebagainya. Biasanya dana dalam bentuk ini dikelola oleh bank maupun lembaga asuransi untuk dipinjamkan kepada investor dalam melakukan usahanya guna peningkatan produksi atau pendapatan. Keuntungan para penabung pada umumnya berupa bunga, kecuali untuk pemegang polis asuransi dimana mereka memperoleh jaminan yang berupa “claim” untuk menghindari risiko yang berat dengan pengorbanan yang relatif kecil. Keuntungan pihak bank berupa penerimaan bunga yaitu selisih antara bunga yang diterima karena menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk investasi dan bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana atau penabung atau para pemegang polis. Sedangkan bagi para investor ada keuntungan karena tersedia dana untuk keperluan dan pengembangannya.

b.      Tabungan Pemerintah

Tabungan pemerintah merupakan kelebihan pendapatan pemerintah dari pajak dan sumber – sumber lainnya, setelah pendapatan itu digunakan untuk pengeluaran rutin. Pendapatan pemerintah terutama diperoleh dari pemungutan berbagai pajak.

- Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Pemerintah

Berbagai jenis pajak yang dipungut perintah biasanya dibedakan dalam dua golongan, yaitu pajak langsung (derect taxes) dan pajak tidak langsung (indirect taxes)

- Beberapa Kebijakan Untuk Menaikan Pendapatan dari Pajak

Sebagai salah satu kebijakan untuk mempercepat proses pembangunan perlulah dilakukan usaha untuk meningkatkan tabugan pemerintah. Tjunan ini hanya dapat di capai apabila tingkat pertambahan pendapatan pemerintah berkembang lebih cepat dari tingkat pengeluaran rutin pemerintah.

-Syarat untuk Menaikan Pendapatan Pajak Langsung

Di negara berkembang masih terdapat kemungkinan untuk menaikan penerimaan pemerintah dari pajak langsung, terutama dari pajak pendapatan dan pajak kekayaan.

Harus di akui bahwa meningkatkan penerimaan pemerintah dari sumber tersebut akan menghadapi kesulitan.

- Meningkatkan Penerimaan Pajak dari Sektor Pertanian

Salah satu langkah untuk mengatasinya adalah menciptakan sesuatu sistema perpajakan yang sesuai agar pendapatan pajak dari sektor pertanian, yang merupakan sektor terbesar di negara berkembang dapat ditingkatkan. Cara kedua adalah mengenakan pajak atas hasil dari tanah tersebut.

- Meningkatkan Penerimaan dari Pajak Kekayaan

Satu jenis pajak langsung lain yang masih dapata diharapkan untuk menaikkan pendapatan pemerintah dari pajak adalah pajak kekayaan. Pajak seperti ini dapat dikenakkan kepada kekeyaan seseorang yang beupa tanah, rumah dan bangunan.

-Meningkatkan Penerimaan dari Pajak Perusahaan

Satu sumber penting lain pendapatan pemerintah dari pajak langsung adalah pajak pendapatan perusahaan.

c.       Tabungan Paksa

Masyarakat mau tidak harus mengurangi konsumsinya karena berkurangnya pendapatan akibat pembayaran pajak. Unit ekonomi Rumah Tangga mengurangi konsumsi, Unit ekonomi Perusahaan mengurangi investasi dan Unit ekonomi Pemerintah mengurangi pengeluaran Pemerintah. Sama halnya dengan unit-unit ekonomi yang lain. Pemerintah juga membeli barang dan jasa untuk melakukan kegiatannya. Dalam hal pengenaan pajak, pemerintah memaksa unit-unit ekonomi yang lain untuk mengurangi pendapatan mereka dengan cara membayar pajak kepada pemerintah. Hasil pembayaran unit ekonomi rumah tangga dan perusahaan diterima Pemerintah sebagai penerimaan Pemerintah atau penerimaan Negara. Sumber penerimaan negara ini dapat berasal dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dalam artian ekonomi bebnnya tidak dapat digeserkan kepada pihak lain oleh si wajib pajak. Sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dilimpahkan atau digeserkan kepada pihak lain. Dalam artian administrasi, yang dimaksud dengan pajak langsung adalah pajak yang dipungut atas dasar surat ketetapan pajak (kohir), sebaliknya pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut tanpa menggunakan surat ketetapan pajak. Pajak di samping mempengaruhi (mengurangi) besarnya konsumsi juga mengurangi besarnya jumlah yang ditabung, karena besarnya pendapatan setelah dikenai pajak pasti dipakai untuk konsumsi dan atau ditabung. Setiap kebijakan harus dihubungkan dengan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya, khususnya pengaruhnya terhadap efisiensi dan distribusi pengaruh kebijakan terhadap efisiensi artinya bagaimana penggunaan faktor-faktor produksi yang ada dalam perekonomian itu dimanfaatkan untuk kepentingan produksi. Dengan kebijakan yang baru itu, produksi akan meningkat atau justru sebaliknya. Pengaruh suatu kebijakan terhadap disribusi pendapatan dan kesempatan kerja, pada umumnya juga disebabkan oleh adanya realokasi faktor produksi antar sektor maupun antar wilayah. Demikian pula halnya dengan kebijakan perpajakan. Pajak dapat mempengaruhi produksi dan distribusi. Pengaruh pajak terhadap produksi nampak lewat kemampuan dan kemauan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi.

d.      Hasil dari Perdagangan Luar Negeri

Bantuan Luar Negeri adalah aliran modal dari luar negeri berupa bantuan dari pihak resmi seperti badan-badan internasional dan dari pemerintah negara lain. Bantuan luar negeri berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah seperti berikut:

-Saving gap, tabungan pemerintah yang tidak mampu untuk membiayai pembangunan.

-Foreign exchange gap, mata uang asing (devisa) yang tersedia tidak cukup untuk membiayai impor.

-Pinjaman dan penanaman modal.

Modal asing yang merupakan pinjaman dari luar negara-negara maju ke negara-negara berkembang, mempunyai sifat :

-Penanaman modal langsung yaitu penanaman modal yang dilakukan dengan cara mendirikan perusahaan di negara berkembang.

-Modal portofolio yaitu pembelian obligasi atau saham-saham perusahaan domestik oleh investor asing.

-Pinjaman ekspor merupakan pinjaman jangka panjang dengan bunga tinggi, yaitu memberi kesempatan kepada pengusaha di negara berkembang untuk membeli peralatan modal yang harus dibayar dalam jangka waktu lima tahun.

   2.      Pembangunan berwawasan lingkungan 

adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.

Berikut beberapa contoh pembangunan berwawasan lingkungan, antara lain :

-Pembatasan penggunaan bahan bakar fosil, agar dapat menyelamatkan iklim dan kelangkaan bahan bakar di masa yang akan datang
-Penggunaan Green Energy (energi hijau) di masa depan seperti penggunaan energi matahari, angin maupun air sebagai pembangkit listrik
-Penggunaan barang bekas atau barang hasil daur ulang untuk keperluan sehari-hari
-Penggunaan plastik organik, yang bisa terurai
-Selalu membawa keranjang belanja atau kantong/tas barang sendiri ketika berbelanja, agar dapat mengurangi jumlah sampah yang dapat merusak lingkungan
-Pelestarian hutan, dengan cara tidak menebangnya atau mengkonversi menjadi lahan permukiman.
-Reklamasi lahan tandus
-Pengolahan sampah dengan cara 4R yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), Recycle (mendaur ulang) dan Replace (mengganti)
-Mengurangi penggunaan insektisida yang berlebihan
-Penggunaan barang yang terbuat dari bahan ramah lingkungan
-Menjaga terumbu karang yang terdapat di lautan, tidak menggunakan bom ikan serta sangat dilarang menggunakan pukat harimau, agar benih-benih ikan di lautan maupun perairan lainnya tidak berkurang
-Menghemat penggunaan kertas, karena kertas diproduksi dari kayu, sehingga penggunaan kertas yang berlebihan dapat berdampak pada penebangan pohon yang semakin tak terkendali
-Industri yang ramah lingkungan, selalu melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum mendirikan pabrik, serta memiliki solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang akan ditimbulkan oleh industri tersebut di masa depan

   3.      Tedapat beberapa komponen pendapatan nasional, antara lain :

a.      Produk Nasional Bruto (PNB) = Gross National Product(GNP)

GNP merupakan standar umum untuk mengukur kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Di dalam Produk Nasional Bruto atau GNP, nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara selama satu periode tertentu dihitung untuk melihat besarnya pendapatan nasional.

Yang dihitung dalam GNP adalah produksi yang dilakukan oleh penduduk negara yang bersangkutan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang asing yang sedang berada di negara tersebut tidak dihitung. Namun, barang dan jasa yang dihasilkan penduduk negara tersebut di luar negeri akan diterima kembali dan transaksi penerimaan kembali itu disebut sebagai "pembayaran luar negeri."

Barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan GNP adalah hanya barang dan jasa yang final atau akhir saja. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perhitungan berulang. Contoh : kita tidak menambahkan harga sebuah chip pada harga sebuah komputer. Namun, harga yang harus dibayar oleh konsumen pembeli komputer itu sudah termasuk harga chip tersebut.

GNP juga hanya memperhitungkan barang-barang yang baru saja. Penjualan mobil bekas atau penjualan telepon selular second, tidak diperhitungkan dalam GNP. Hal ini dilakukan karena semacam itu tidak menambah produksi negara, namun hanya memindahtangankan produk dari satu orang ke orang yang lain.

b.      Produk Domestik Bruto (PDB) = Gross Domestic Product(GDP)

Produk Domestik Bruto atau GDP adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara selama satu periode tertentu. Meskipun demikian, sebenarnya GDP menghitung dua hal sekaligus, yakni pendapatan total setiap orang dalam suatu perekonomian, serta pengeluaran total atas seluruh output (berupa barang dan jasa) dari perekonomian negara tersebut.

GDP berbeda dengan GNP karena GDP tidak memperhitungkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk negara bersangkutan yang berada di luar negeri. Namun, GDP  memperhitungkan produksi yang dihasilkan oelh warga negara asing yang berada di negara tempat ia tinggal. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang asing akan dikembalikan ke negara asalnya, dan transaksinya dinamakan "pembayaran ke luar negeri".

c.       Produk Nasional Netto (PNN) = Net National Product(NNP)

Pada dasarnya, nilai suatu benda dalam jangka waktu tertentu dapat menurun karena terus menerus dipakai. Misalnya mobil. Harga mobil yang telah dipakai setahun tentu saja berbeda dengan mobil yang baru saja keluar dari pabrik dan belum pernah dipakai sebelumnya. GNP tidak memperhitungkan hal ini. GNP tidak memperhitungkan depresiasi atau penyusutan nilai dari suatu barang tertentu.

Karena itulah ada istilah Produk Nasional Netto (PNN) atau Net National Product (NNP).

Produk Nasional Netto atau NNP adalah GNP dikurangi penyusutan barang-barang modal yang ada selama satu periode tertentu.  Jumlah NNP sama dengan jumlah pendapatan Rumah Tangga Konsumsi sebagai imbalan atas penyerahan faktor produksi sehingga NNP disebut juga dengan Pendapatan Nasional Netto atau NNI (Net National Income). Namun demikian, jumlah ini belum seluruhnya diterima oleh Rumah Tangga Konsumsi (pemilik faktor produksi) sebab masih harus dikurangi lagi dengan pajak tidak langsung.

d.      Pendapatan Nasional (PN) = National Income (NI)

Pendapatan Nasional adalah NNP atau NNI dikurangi pajak tidak langsung. Jumlah inilah yang diterima oleh Rumah Tangga Konsumsi (pemilik faktor produksi). Dengan kata lain, Pendapatan Nasional adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Tangga Konsumsi dalam suatu negara atas penyerahan faktor-faktor produksi selama satu periode.

Seperti GNP dibagi dalam empat area aktivitas ekonomis, NI dibagi menjadi lima tipe pendapatan, yaitu:

1. Upah dan gaji yang dibayarkan kepada pekerja.

2. Pendapatan yang didapat oleh seorang wiraswasta atau individu, termasuk petani dan pemilik perusahaan perseorangan.

3. Pendapatan dari sewa

4. Keuntungan perusahaan

5. Bunga dari simpanan dan investasi yang diterima oleh individu.

e.       Pendapatan Perseorangan (PP) = Personal Income (PI)

Pendapatan perseorangan atau PI adalah NI dikurangi jaminan sosial, laba ditahan, pajak laba perusahaan, ditambah pembayaran pindahan (transfer payment).

Yang dimaksud dengan pembayaran pindahan adalah pembayaran untuk kesejahteraan atau tunjangan lain, seperti kompensasi untuk pengangguran, jaminan sosial, dan asuransi kesehatan, yang diperuntukkan bagi individu yang diatur oleh negara. Pembayaran pindahan ini menambah penghasilan seseorang, namun tidak dapat dikatakan bahwa produktifitas orang tersebut bertambah sejumlah pembayaran pindahan tersebut.

f.       Pendapatan Bebas (PB) = Disposable Income (DI)

Pendapatan Bebas atau DI adalah pendapatan yang betul-betul menjadi hak mutlak penerima, atau dengan kata lain pendapatan yang siap dibelanjakan dengan bebas. Besar Pendapatan Bebas sama dengan PI dikurangi pajak tidak langsung.

g.      Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

Sumber :

http://chanchanfia.blogspot.co.id/2013/07/sumber-pembiayaan-pembangunan-di_8.html

https://www.facebook.com/pakdeslametsyamsuri.gardupass/posts/128376637356700

http://ekonomisajalah.blogspot.co.id/2015/10/komponen-pendapatan-nasional.html

Read More